Diaspora Indonesia di Belanda bahas pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan Timur

0

Oleh: Wati Chaeron

Sebagai warga diaspora Indonesia di Belanda bertempat tinggal di kota Den Haag dengan jumlah penduduk sebesar 500.000 saya selalu merasa terintimidasi dengan kota metropolis seperti Jakarta. Udara yang super sumuk, penduduk yang padat, pertokoan mall yang menjamur, lalu lintas yang semrawut serta situasi yang sering kacau adalah faktor-faktor kota Jakarta yang membuat dada merasa sumpek dan kepala jenuh. Namun, untuk banyak orang, kota Jakarta merupakan kota kebanggaan dan pusat perkembangan ekonomi nasional yang gemilang. Dinamika keanekaragaman warga Jakarta menjadikan kota ini memiliki daya tarik tersendiri. Hanya saja, akibat perkembangan kota yang sangat pesat ini, Jakarta kini menghadapi permasalahan yang rumit terkait subsidensi (penurunan tanah), polusi udara, dan kepadatan penduduk. Permasalahan inilah yang dijadikan alasan utama para pemimpin negara untuk mempertimbangkan pemindahan ibu kota. Ulasan pemindahan ibu kota ternyata sudah sering dijelajahi kemungkinannya sejak zaman Hindia-Belanda, namun tidak pernah dijalankan dengan konkrit. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengajukan permohonan pemindahan ibu kota kepada sidang DPR, para sesepuh, tokoh bangsa, serta seluruh rakyat Indonesia (Sumber: Metro TV).

Indonesia’s New Capital City (NCC)

Pada 3 September 2019, Presiden Jokowi beserta parlemennya mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur. Kedua kabupaten yang harus menampung sekitar satu juta pegawai kepemerintahan adalah Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara yang membentang tanah pemerintahan seluas 180.000 hektar. Kita semua bisa memahami bahwa proyek ini berskala luar biasa besar dan terutama akan memusingkan para kepala anggota pemerintahan, perencana kota, serta arsitek. Perlu juga diketahui bahwa ‘besar kapal, besar gelombang’, usulan pemindahan ibu kota Indonesia ini telah melepas wacana perderbatan dari semua pihak, baik dari para politisi, ilmuwan sampai warga rakyat biasa. Perdebatan mengenai deforestasi dan perlindungan suku adat Dayak sebagai penduduk asli di Kalimantan menjadi dasar kekhawatiran.

Untuk membuka dialog mengenai usulan pemindahan ibu kota ini, organisasi Indonesian Diaspora Network di Belanda (IDN-NL) bersama KBRI Den Haag telah menyelenggarakan Focus Group Discussion on Indonesia’s New Capital City pada hari senin 2 Desember 2019 di Delft. FGD ini adalah inisitiatif Taskforce Liveable Cities dengan tujuan menjelaskan dan mendiskusikan proyek pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan.

Tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: People, Planet, Profit

Dalam acara FGD ini, Imam Santoso Ernawi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan bahwa dasar konsep pemindahan ibu kota mencakup: smart, green, beautiful, sustainable city. Pemikiran pertama yang masuk dalam benak saya adalah ini: janji greenwashing belaka. Kita semua sudah mengenal imago Indonesia terkait korupsi, kegagalan rancangan, kelemahan mentalitas, tidak mahir memprioritaskan kebutuhan, dan praktek-praktek lain yang mengecewakan. Namun, setelah mendengar penjelasan konsep pembangunan smart-city serta prasyarat yang didasari oleh kesalahan praktek masa lampau dari pakar arsitek seperti Wiwi Tjiook (arsitek landskap dan ketua TF Liveable Cities IDN-NL) dan Daliana Suryawinata (arsitek di SHAU Indonesia, salah satu pendiri IDN-NL dan salah satu dewan juri sayembara desain ibu kota baru) berubahlah sikap skeptis saya secara lambat laun. Salah satu contoh konsep menarik yang diberikan adalah smart forest city gagasan Stefano Boeri di Mexico. Permasalahan deforestasi di Kalimantan Timur justru dapat ditangani dengan penanaman pohon-pohon secara integral dalam konsep ‘kota rimba’. Walaupun sejenak konsep ini terdengar berlawanan, namun para perancang berpendapat bahwa konsep ini layak diimplementasi.

Sebagai bahan perbandingan, Marcia van der Vlugt dari Kementerian Belanda bagian Perencanaan Tata Ruang Internasional (Programma Manager Ruimtelijke Planning Internationaal, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) memberikan presentasi sejarah perencanaan tata kota di Belanda. Perkembangan tata kota di Belanda sangat bergantung dengan konteks sosial-ekonomi negara. Untuk menunjang peningkatan ekonomi diperlukan penyediaan kebutuhan aspek sosial, potensi sumber daya alam dan investasi sumber daya manusia. Strategi integral antara multi-sektoral pembangunan perumahan, perairan, infrastruktur dan budaya warisan (heritage) diperlukan dalam pembentukan sebuah kota. Selanjutnya, semua pemangku kepentingan harus aktif berpartisipasi dan pemerintah daerah menjadi kunci yang akan menjaga kebijakan lokal.

Pembicara lain seperti Prof. David Henley dan Prof. Deden Rukmana mengingatkan kita bahwa kepesatan urbanisasi kota Jakarta mendesak para pemimpin untuk memindahkan ibu kota. Henley meneruskan bahwa simbol pemindahan ibu kota pasca abad ke-20 mengandung sifat modern, orde dan aspiratif. Harapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga akan memberikan keadaan yang menunjang perekenonomian lebih baik di bagian kepulauan Indonesia yang lain. Dibanding pusat perekonomian yang terletak di bagian Barat kepulauan Indonesia, seperti saat ini di pulau Jawa. Rukmana menitikberatkan bahwa pengembangan sebuah smart-city harus mampu memperbaiki kualitas kehidupan baik para pendatang maupun  penduduk asli.

Dalam kaitan perlindungan hak penduduk asli, yakni suku adat Dayak, Emilius Sudirjo sebagai peneliti dari Universitas Wageningen dan anggota Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) telah membagi pandangan yang penting untuk dibawa dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Dengan adanya ibu kota dibangun di atas tanah mereka, para pemikir khawatir penduduk Dayak akan lebih terisolasi dan termarginalisasi. Permasalahan ini harus mendapatkan perhatian khusus untuk para pembuat kebijakan dan perancang kota untuk mengikutsertakan budaya adat Dayak dalam pembangunan ibu kota.

Pemikiran yang terbuka dan inovatif para perancang tata kota dan arsitek muda memberikan saya kepercayaan bahwa proyek pemindahan ibu kota ini akan sukses. Tentu, fakta proyek giga ini selalu akan menghantui harapan kita. Namun, dengan adanya kompleksitas kerapuhan kota Jakarta sepertinya memindahkan ibu kota menjadi pilihan yang baik. Apalagi dengan adanya sektor industri kreatif yang memiliki visi yang mencakup modernitas tanpa menetas jati diri, saya yakin proyek ini akan memberikan dampak yang positif. Tentunya, kalau Jokowi ingin mempertahankan posisinya sebagai presiden RI yang berwibawa maka beliau pun harus menunduk kepada gagasan-gagasan generasi baru yang memiliki pandangan  ekonomi inovatif, sosial, dan ekologis bertanggungjawab!

Ibu kota baru Indonesia akan menjadi simbol sebuah negara maju yang akan diatur dari smart forest city di jantung Nusantara. Ibu kota yang akan menunjang keseimbangan kemakmuran ekonomi bagian Barat dan Timur Indonesia. Kompas neraca ini harus berasaskan kehormatan terhadap alam, keanekaragaman budaya, inovasi dan ambisi nasional untuk maju. Marilah kita mendukung proyek ini untuk membantu Jakarta yang kini menjadi kota tenggelam.

Pemenang sayembara desain ibu kota baru

Rancangan Ibu Kota Baru oleh Nagara Rimba Nusantara, Pemenang I Sayembara Desain Nasional Ibu Kota Baru Indonesia

Pada tanggal 23 Desember 2019 telah  diumumkan pemenang sayembara desain ibu kota baru (Sumber: DetikFinance). Dari 292 rancangan kota tim arsitek Urban+ (www.urbanplus.co.id/) berhasil memenangkan posisi pertama sayembara dengan rancangan kota Nagara Rimba Nusantara. Konsep rancangan mengandung tiga aspek pembangunan: Nagara yang berarti pemerintahan, Rimba yang berarti hutan dan Nusantara yang mengaspirasi kepulauan Indonesia. Tim perancang kota ini akan segera dibawa ke lokasi ibu kota baru untuk membicarakan konsep pembangunan kota. Selamat kepada para pemenang dan sukses dalam kemajuan!

SHARE.
Share.

About Author

Leave A Reply